Berita For4D – Akademisi Universitas Cenderawasih, Muliadi Anangkota, mengikuti dengan penuh perhatian debat calon presiden (capres) 2024 yang berlangsung pada Selasa (12/12/2023). Debat tersebut menghadirkan tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Salah satu tema dalam debat capres ini adalah isu HAM dan konflik Papua yang masih terus terjadi.
Ketiga Capres memiliki pandangan dan pemikirannya masing-masing dalam menyelesaikan HAM dan konflik di Papua. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih ini menilai bahwa tiga capres tersebut sangat serius membahas isu tentang Papua.
“Menurut saya ketiga capres ini serius, bisa dilihat dari sudut pandang masing-masing dengan cara berpikir konstruktif,” ucapnya, Rabu (13/12/2023). Meskipun demikian, kata Muliadi, harus dimaklumi karena ketiga capres ini memiliki latar belakang berbeda-beda sehingga gagasan-gagasan mereka sangat didasari pada latar belakang masing-masing.
“Pak Anis Baswedan dari praktisi, akademisi, birokrat, sehingga lebih mengusung penegakan keadilan di Papua.”
“Sementara pak Ganjar, politisi, birokrat, lebih mengusung dialog yang didasari atas kunjungannya ke Papua beberalali kali dan pak Prabowo, militer, politisi, birokrat, mengusung pola soft power atau keamanan ekonomi yang merata,” jelasnya.
BACA JUGA : Rasa Sakit Hati Bikin Gelap Mata, Devid Bunuh Mantan Kekasihnya di Apartemen Bogor
Dialog solusi terbaik
Akademisi Uncen Muliadi mengatakan, berbagai upaya sudah dilakukan sampai saat ini guna menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. Namun, kata dia, dialog merupakan salah satu solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.
“Dialog bisa dikatakan sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Papua,” ungkapnya.
Muliadi menyampaikan, salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Papua saat ini adalah dialog.
Pembangunan ekonomi di Papua Selain itu, pembangunan ekonomi mutlak dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, perekonomian diprioritaskan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“Demikian Papua juga harus dilihat sebagai bagian dari haknya untuk mendapatkan pembangunan ekonomi tersebut.”
“Dengan terbangunnya perekonomian yang merata di Papua, maka dapat menjadi salah satu penawar permasalahan kesejahteraan di Papua. Sembari persoalan-persoalan lainnya juga terselesaikan,” ujarnya.
Muliadi menyatakan, dari presiden ke presiden, permasalahan HAM dan konflik Papua belum terselesaikan secara menyeluruh. Meskipun demikian, harus diakui setiap presiden mempunyai cara dan pendekatan tersendiri dalam menangani konflik di Papua.
“Jadi inilah upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini, karena inikan sensitif selalu dikaitkan dengan wacana disintegrasi bangsa,” tutupnya.
[…] […]